Rabu ( 11 Oktober 2023), bertempat di gedung PKK kabupaten Dompu di gelar rapat koordinasi Suistanable Development Goals (SDGs) merupakan Pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat secara berkesinambungan, Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam kesempatan ini hadir kepala Bidang perekonomian dan Sumbernya Daya Alam Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnain, S. PI., MSi., Kepala Bappenda dan Litbang, Wakapolres Dompu, Pimpinan OPD, Pejabat Struktural dan Fungsional lainya.

Kepala Bidang Sumberdaya Alam Bappeda Prov. NTB menegaskan kehadirannya dalam rapat koordinasi SDGs di Kab. Dompu merupakan Upaya pemerintah Prov. NTB untuk membangun peningkatan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat secara berkesinambungan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan Global baru periode 2016-2023 terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut antara lain: Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesejahteraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Dompu Drs. H. Gaziamansyuri, M. Ap melaporkan kondisi Pembangunan dan kesejahteraan di kabupaten Dompu dalam beberapa indicator, baik dalam keberhasilan maupun yang perlu untuk dibenahi Bersama.

“Adapun kondisi saat ini di Kabupaten Dompu terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Secara garis besarnya dapat kami sampaikan antara lain” ucapnya.
Tanpa Kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Dompu selama kurun waktu 2016 daftar 2022 terus menurun yang mana pada tahun 2016 presentase penduduk yang berada di bawah garis miskin adalah sebesar 14,23% telah mampu diturunkan menjadi 12,4% pada Tahun 2022. kondisi ini memang belum memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam dalam Perpres 59 tahun 2017 yaitu mencapai 7-8% pada tahun 2023 namun dengan trend yang semakin menurun tersebut kami memiliki keyakinan bahwa target tersebut dapat dicapai pada tahun-tahun mendatang

Tanpa Kelaparan, gangguan ketahanan pangan dapat dilihat dari proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400/kkal/hari. Tolak ukur ini sekaligus menunjukkan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai titik terhadap hal ini Kabupaten Dompu telah mampu mencapai target ditentukan berdasarkan Perpres 59 tahun 2017 yaitu mencapai 8,5% pada tahun 2019, paparnya.

Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Sasaran Prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak, salah satu indikatornya adalah angka kematian ibu (AKI). AKI di Kabupaten Dompu telah mencapai target TPB yaitu kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Begitupun dengan perkembangan AKB, telah mampu mencapai target yaitu dibawah 12 Per 1.000 kelahiran hidup.

Pendidikan Berkualitas. Dari sisi angka partisipasi pendidikan warga menunjukkan angka APK yang menggembirakan. APK PAUD, APK SD/SMP cenderung meningkat presentasi angka melepas aksara penduduk umur 15 – 24 tahun dan umur 15 – 59 tahun telah tercapai 100%.

Kesetaraan Gender. Dalam rangka mencapai kesetaraan gender terdapat indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) yang menjadi tolak ukurnya pencapaian angka IPG dan IDG menunjukkan perkembangan yang menggembirakan tercatat IPG kita sebesar 91,97 di Tahun 2022 dan IDG sebesar 64,58.

Air Bersih dan Sanitasi Layak. Air bersih dan sanitasi layak masih menjadi tantangan tersendiri di Kabupaten Dompu pada saat ini. Beberapa indikator TPB terkait kesediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua masih belum mencapai sebagaimana yang ditargetkan dalam Perpres 59 tahun 2017.

Menurut Kepala Bappenda dan Litbang, “TPB merupakan satuan dimensi pembangunan sosial ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif Dari dimensi pembangunan lainnya” ucapnya.

Dalam kesempatan ini juga Kaban menyampaikan keinginannya, “bahwa hal penting yang ingin di sampaikan sebagai upaya untuk mencapai target-target SDGs/TPB sebagaimana tertuang dalam Perpres 59 Tahun 2017 adalah perlunya kolaborasi semua stakeholder, pihak dan lembaga terkait perlu melakukan updating data pencapaian dan kewenangan dalam programnya yang merupakan indikator dari SDGs/TPB” pungkasnya.